DIALOG PUBLIK DAN PENGUATAN INTEGRASI SOSIAL PASCA PILKADA 2024 DI JAWA BARAT

Bertempat di Hotel Horison Ultima Bandung, telah digelar acara dialog publik dengan tema "Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024 Guna Menciptakan Provinsi Jawa Barat Aman Sentosa". Acara ini dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari berbagai kalangan, termasuk perwakilan Polri, TNI, tokoh agama, ormas, dan mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Barat.Kamis (12/12/2024)   

Kegiatan ini diadakan untuk membahas langkah-langkah strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan menciptakan keharmonisan setelah Pilkada 2024. 

Baca juga: Ketum AWDI Minta Polri Berikan Kepastian dan Keadilan Hukum Terhadap Molly Situwanda

Dalam  sambutan dari Kadiv Humas Polri, yang dibacakan oleh Brigjen Pol. Erlangga  disampaikan bahwa "Pilkada adalah momen penting dalam demokrasi, namun sering kali menimbulkan polarisasi sosial yang dapat memengaruhi stabilitas daerah, termasuk di Jawa Barat. Untuk itu, kita semua perlu terlibat dalam integrasi anak bangsa yang melibatkan pemerintah, masyarakat, tokoh agama, serta pemangku kepentingan lainnya." ujarnya.

Pasca Pilkada, rekonsiliasi dan penguatan nilai kebangsaan menjadi kunci untuk memulihkan hubungan sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi.

Baca juga: Diskusi Dengan Try Sutrisno, LaNyalla Terima Mandat Kembalikan UUD 1945

Selanjutnya, dalam dialog publik tersebut, Prof. Dr. Uman Suherman, seorang akademisi yang turut hadir sebagai narasumber, menekankan pentingnya Demokrasi Pancasila sebagai landasan untuk mengelola keberagaman sosial dan budaya di Jawa Barat. "Keberagaman adalah kekuatan kita, dan Pancasila adalah jalan kita untuk merayakan perbedaan tanpa merusak keharmonisan sosial, " ungkap Prof. Uman.     

Ia menjelaskan bahwa keberagaman yang ada di masyarakat, baik dalam aspek agama, tempat asal, adat istiadat, maupun status sosial ekonomi, merupakan potensi yang harus dikelola dengan baik untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai, harmonis, dan sejahtera.

Baca juga: Johan Budi Tekankan Perbaikan Kinerja di Kanwil Kemenkumham Gorontalo

Prof. Uman juga menyampaikan, "Kedamaian itu bukan hanya tentang tidak adanya konflik, tetapi juga kesadaran untuk menghormati satu sama lain. Jika kita semua memahami dan mempraktikkan prinsip-prinsip Pancasila, maka integrasi sosial yang kita impikan bisa terwujud." 

Ia menekankan bahwa dimensi kedamaian manusia melibatkan kesadaran moral, kesadaran terhadap tanggung jawab, dan pemahaman akan keterbatasan diri yang pada akhirnya mengarah pada penghargaan terhadap orang lain.

Baca juga: Perkumpulan Jurnalis Terate Indonesia Resmi Daftarkan Diri Ke Kementerian Hukum dan HAM RI

Kemudian Dr. Mei Susanto S.H., M.H. Dalam dialog publik “Integrasi Anak Bangsa Pasca Pilkada 2024, ” menekankan pentingnya peran Pancasila sebagai kompas moral di kalangan generasi muda. "Di tengah dinamika global dan kemajuan teknologi, kita perlu memastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan diterima oleh Gen Z dan Alpha. Pancasila bukan hanya sebuah dasar negara, tetapi juga alat pemersatu yang bisa mengatasi perbedaan dan polarisasi yang berkembang di masyarakat, " ungkapnya.

Ia menambahkan, "Revitalisasi Pancasila harus dilakukan secara menyeluruh melalui pendidikan berbasis teknologi dan konten digital yang positif. Generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital membutuhkan pendekatan yang relevan agar mereka dapat memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari." Ungkap Dr. Mei Susanto

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

Selain itu, penting juga untuk memahami bahwa demokrasi yang kita jalani harus lebih dari sekadar proses voting. "Demokrasi bukan hanya tentang mayoritas suara, tetapi tentang keadilan dan kebenaran yang dapat mengakomodasi keberagaman, menjamin hak minoritas, dan mendorong rekonsiliasi di antara perbedaan, " jelasnya.

Sementara Dr. Dadang Rahmat Hidayat, seorang praktisi komunikasi yang juga menjadi narasumber, mengungkapkan pentingnya memahami dinamika Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) dalam membangun persatuan dan kesatuan di masyarakat. "Penting bagi kita untuk memahami IKP, karena ini adalah indikator yang memberi gambaran tentang potensi kerawanan yang bisa terjadi pasca-Pilkada, seperti polarisasi sosial, penyebaran hoaks, dan ancaman fisik, " ujar Dr. Dadang. 

Ia juga mengingatkan bahwa narasi komunikasi yang sehat akan sangat membantu dalam menciptakan stabilitas sosial pasca - Pilkada."Narasi komunikasi yang kita bangun harus mencerminkan nilai-nilai persatuan, " katanya.

Jika narasi yang berkembang saling menghormati dan mendorong rekonsiliasi, maka potensi konflik bisa diminimalisir. Media sosial memiliki peran penting dalam membentuk narasi ini, karena remaja, khususnya Gen Z dan Alpha, sangat terpengaruh oleh tren yang berkembang di dunia maya." Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan media untuk menciptakan ruang dialog yang inklusif dan konstruktif.

Selain itu, Dr. Dadang menjelaskan bahwa di era digital, perilaku remaja sangat dipengaruhi oleh media sosial. "Media sosial memberi ruang bagi remaja untuk mencari identitas dan menemukan penerimaan kelompok sebaya. Inilah yang membentuk perilaku mereka, termasuk dalam hal memilih pemimpin atau merespons proses pemilu, " jelas Dr. Dadang. Oleh karena itu, ia mendorong agar komunikasi strategis berbasis nilai-nilai persatuan dan toleransi terus diperkuat di kalangan generasi muda.

Baca juga: Dinilai Tak Mampu Bayar Hutang Rp 20 Miliar,  Kreditor Gugat 3 Perusahaan di PN Jakarta

Di ranah keamanan, Karo Ops Polda Jabar  yang diwakili oleh AKBP. Muhammad Rivai Arvan, menyampaikan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan instansi terkait untuk menjaga stabilitas di wilayah hukum Polda Jawa Barat. "Kami siap mengantisipasi segala potensi kerawanan dengan menyiapkan personel yang cukup besar dan mendukung Operasi Mantap Praja Lodaya-2024, " ujarnya. 

Data terkait wilayah dan pemilu di Jawa Barat, yang mencatatkan jumlah penduduk sebesar 41.799.667 jiwa, dengan jumlah pemilih mencapai 30.322.314 jiwa. Tercatat pula ada 62.641 TPS, dengan rincian 62.251 TPS kurang rawan, 373 TPS rawan dan 17 TPS sangat rawan.

"Dengan sinergi antara Polri, TNI, Linmas, dan semua pihak terkait, kami berkomitmen untuk menjaga keamanan di setiap TPS, " kata AKBP. Rivai. 

Untuk mendukung pengamanan, Polda Jabar menyiapkan 20.991 personel Polri, 9.897 personel TNI, dan 236.624 personel Linmas. Selain itu, Polda Jabar juga menyiagakan 1.803 personel di tingkat Polres untuk memastikan keamanan di setiap TPS. Personel ini terdiri dari berbagai satuan, termasuk Brimob, Samapta, dan personel BKO dari beberapa daerah seperti Cimahi, Garut, dan Tasik.

Operasi Mantap Praja Lodaya-2024 adalah wujud kesiapan kami dalam menjaga kedamaian pasca-Pilkada Ia menambahkan bahwa dengan kekuatan operasional yang dimiliki, mulai dari 2 SSK Brimob, 1 SSK Samapta, hingga 50 personel Raimas, Polda Jawa Barat akan berupaya semaksimal mungkin untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan optimal. 

Baca juga: Gawat, KPK Membuat Program Desa Antikorupsi

"Keamanan pasca-Pilkada adalah prioritas utama kami, dan kami berharap masyarakat Jawa Barat dapat merasakan suasana yang aman dan damai, " ujarnya.

Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab dan ramah tamah, yang memberikan kesempatan bagi peserta untuk berdialog langsung dengan narasumber dan membahas berbagai isu terkait stabilitas sosial dan keamanan di Jawa Barat. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercapai kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan pasca-Pilkada, mempertegas komitmen terhadap persatuan, serta mewujudkan Jawa Barat yang aman, damai, dan sejahtera dengan semangat nasionalisme yang kokoh. Dialog ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi strategis yang mendukung peran Polri dalam menjaga kedamaian dan integritas sosial di wilayah Jawa Barat.

Bandung 12 Desember 2024

Dikeluarkan oleh Bid Humas Polda Jabar